Wakil Ketua Komisi IV DPR Desak Pemerintah Setop Impor Beras
Wakil Ketua Komisi IV DPR Desak Pemerintah Setop Impor Beras
JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini mendesak pemerintah menurut segera menghentikan kebijakan impor beras. Sebab, langkah terbilang amat memberatkan para petani yang menggantungkan hidupnya atas bertani.
"Petani itu pemilik kedaulatan negeri ini. Di tangan merekalah sumber pangan kita disandarkan. Jangan sampai kebijakan dempet sektor pangan, terutama langkah impor beras masih saja dilakukan. Sebab itu serupa saja menganggap produksi petani kita kandas mencukupi kebutuhan nasional," kata Anggia kepada warkegembiraann, Selasa (3/1/2023).
Baca Juga: Zulkifli Hasan Meragukan Pernyataan Menteri Pertanian soal Surplus Beras 7 Juta Ton
Menurut dia, seluruh pemangku kebenaan akan sektor pangan sudah saatnya menanggalkan ego sektoral masing-masing ekstra dalam menyikapi kebijakan impor beras.
"Basisnya kan data antar lembaga. Bulog mengatakan cadangan beras pemerintah (CBP) tidak memenuhi target 1,2 juta ton, sementara BPS sebagai sumber tunggal data produksi gabah lagi beras nasional telah menyatakan bahwa stok antara tingkat petani cukup, bahkan surplus 1,7 juta ton."
"Silang sengkarut ini patut segera disudahi. Jika kita menyandarkan data produksi beras pada BPS, sudah semestinya rekomendasi BPS-lah yang menjadi pegangan," ujarnya.
Politikus PKB itu mengusulkan agar perpertikaianan data dapat diselesaikan dengna penyelarasan rentang batas bernapas survei, kesepahaman terkait dengan kondisi terkini, sinkronisasi hitungan neraca komoditas, dengan tidak saling ego sektoral.
"Komitmen mengiringi kesepahaman bersama itu kuncinya. Jika tidak, ketimbang tahun ke tahun akan selalu ibarat ini," ujar Anggia.
Ia mengaku hendak memanggil maka mempertemukan kembali semua pemangku kebermanfaatan pangan menurut membahas adanya perselisihan data stok beras sekaligus relevansi impor bahwa dinilai merugikan petani tersebut.
Selain itu, dalil lapangan menunjukkan sebagian gembrot petani tidak mufakat demi adanya impor beras.
"Suara petani itu suara basis negeri ini. Hampir sebagian besar petani pasti tidak putus kata impor. Ini akan harus digarisbawahi pemerintah," ujarnya.
Ia menambahkan, penyebab kenaikan harga beras dempet awal tahun 2023 ini disebabkan karena sejumlah anasir.
Baca Juga: Dampak Cuaca Ekstrem, Nelayan di Tegal Minta Bantuan Beras ke Pemerintah
"Masa paceklik, distribusi yang kurang efektif, serta kenaikan harga alat angkut imbas naiknya BBM jadi faktor utamanya. Sepanjang ramah beserta masih terjangkau konsumen. Prinsipnya jika petani tersenyum efek kenaikan itu, dunia doang buat tersenyum," kaperkara.
